BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Masyarakat Tionghoa Peduli menyalurkan bantuan sosial kepada lima lembaga kesejahteraan sosial dan pondok pesantren di Kota Bandung sebagai bentuk kolaborasi lintas komunitas untuk mengurangi ketimpangan sosial.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di Kota Bandung.
Menurutnya, bantuan sosial memang penting, tetapi harus diiringi dengan langkah jangka panjang yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Kemiskinan dan ketimpangan itu bukan persoalan nasib atau takdir, melainkan persoalan yang bersifat struktural. Karena itu kita harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh masa depan yang lebih baik, dimulai dari pendidikan,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Minggu (26/7/2026).
Farhan mengungkapkan, salah satu indikator yang masih menjadi perhatian Pemkot Bandung adalah angka Gini Ratio yang berada di level 0,42 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,36.
Karena itu, Pemkot Bandung menargetkan penurunan tingkat ketimpangan secara bertahap hingga mendekati rata-rata nasional pada 2029.
Ia menegaskan, pemerataan kesejahteraan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta sanitasi yang layak.
Menurut Farhan, dari hasil kunjungan ke sejumlah kelurahan masih ditemukan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan akibat berbagai kendala. Untuk itu, Pemkot Bandung terus memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak yang belum dapat mengakses sekolah formal.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), mempercepat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan sebagai bagian dari strategi mengurangi ketimpangan sosial.
Farhan mengapresiasi konsistensi Masyarakat Tionghoa Peduli yang selama ini aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial.
“Semangat kepedulian seperti inilah yang membuat saya yakin Bandung adalah kota yang kuat karena kolaborasi. Ketika masyarakat bergerak bersama pemerintah, manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh warga yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Bakti Sosial Masyarakat Tionghoa Peduli, Djoni Toat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi dalam membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Ia menjelaskan, Masyarakat Tionghoa Peduli merupakan paguyuban yang menghimpun sejumlah yayasan sosial untuk memperluas kegiatan kemanusiaan di Kota Bandung. Selain bakti sosial, komunitas tersebut juga telah menjalankan berbagai program, termasuk penyaluran bantuan kain kafan kepada masyarakat yang membutuhkan selama sekitar satu dekade.
“Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan semakin mempererat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Djoni.
Pada kegiatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis kepada lima penerima manfaat, yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nugraha, LKSA PSAA Al Hilal, LKSA Arraf Arrifqi, Yayasan Noor Rakhmah Al Latif, dan Pondok Pesantren Cijawura Margasari.
Pemkot Bandung berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat dapat semakin memperkuat semangat gotong royong sekaligus mempercepat upaya mewujudkan Kota Bandung yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.
