SUKABUMI – Aksi bakar ban yang sempat terjadi sebelumnya menjadi latar kuat bagi audiensi masyarakat Pajampangan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kerusakan jalan. Namun, forum yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (22/4/2026), justru menyisakan kekecewaan mendalam.
Sejak awal, suasana aula dipenuhi harapan. Perwakilan warga, aktivis, hingga sejumlah pemangku kepentingan hadir dengan satu tujuan: mencari solusi atas persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni kerusakan jalan dan maraknya kendaraan over kapasitas sumbu tiga.
Harapan itu mendadak terasa pincang ketika kursi perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat kosong.
Baca Juga:;Jam Operasional Uji Berkala Kendaraan di Sukabumi Mulai Pukul 10.00 WIB pada 27 April 2026
Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM), Hendra Permana, menyayangkan ketidakhadiran instansi yang dinilai memiliki peran strategis dalam persoalan tersebut. Menurutnya, kehadiran ESDM sangat krusial karena banyak perusahaan pengguna kendaraan overload berada di bawah kewenangan perizinan provinsi.
“Memang ada pemberitahuan sebelumnya terkait ketidakhadiran ESDM, tapi kami sebagai perwakilan masyarakat Pajampangan sangat berharap mereka hadir. Karena mayoritas perusahaan yang menggunakan kendaraan over kapasitas itu izinnya dari provinsi,” ujarnya, kepada Sukabumiku.id, Minggu (26/4/2026).
Hendra menilai absennya ESDM membuat forum kehilangan salah satu pihak kunci yang seharusnya bisa memberikan solusi konkret, khususnya dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar.
“Kami ingin ada kebijakan tegas. Kalau perlu, diberlakukan sanksi bagi perusahaan yang masih membandel menggunakan kendaraan overload,” tegasnya.
Baca Juga: Selaras Program Presiden, Pemkot Sukabumi Perluas Peluang Kerja untuk Masyarakat
Kekecewaan juga tampak dari raut wajah warga yang hadir. Mereka merasa aspirasi yang dibawa belum sepenuhnya terjawab. Kehadiran mereka di forum tersebut diiringi harapan besar akan adanya titik terang, terutama dari pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap aktivitas pertambangan dan distribusi material.
Bagi masyarakat Pajampangan, jalan bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi kehidupan. Kerusakan jalan tak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada perekonomian, keselamatan, hingga kualitas hidup sehari-hari. Sementara itu, lalu lintas kendaraan bertonase besar tanpa pengawasan dinilai mempercepat kerusakan yang harus ditanggung warga.
Hendra juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap jalan provinsi. Tanpa pengawasan ketat, jalan yang dibangun dengan anggaran besar akan cepat rusak dan berujung pada kerugian keuangan daerah.
Baca Juga: BPBD Kota Sukabumi Peringati HKB 2026 Dengan Berbagai Aksi Kesiapsiagaan Bencana
“Kalau jalan provinsi tidak dilindungi, tentu akan cepat rusak. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut kerugian keuangan daerah,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, JTM berkomitmen menyampaikan hasil audiensi beserta respons pihak-pihak yang hadir kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diharapkan menjadi dorongan agar persoalan yang dihadapi masyarakat Pajampangan tidak terus berlarut tanpa solusi nyata.
Di balik jalannya audiensi yang serius, tersisa satu catatan penting: harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Dan dari sekian kursi yang terisi, satu kursi kosong justru terasa paling mencolok.
The post Di Balik Jalan Rusak, Hendra Permana Kecewa ESDM Jabar Absen dalam Audiensi first appeared on Sukabumi Ku.
