SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyinggung dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia menilai, situasi yang berkembang saat ini tidak lepas dari sisa-sisa kontestasi politik.
Hal tersebut disampaikan Ayep dalam jumpa pers di Balai Kota Sukabumi, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan terbuka terhadap kritik, namun mengingatkan agar kritik tidak disampaikan dengan muatan negatif.
“Saya sangat terbuka dengan kritik apa pun. Tapi dasarnya bukan ujaran kebencian, bukan iri dengki, bukan caci maki, dan bukan ingin menjatuhkan,” ujarnya Ayep.
Menurutnya, dinamika yang muncul saat ini merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, terutama setelah kontestasi politik seperti Pilkada.
“Memang ini risiko pertarungan. Namanya juga pertarungan pilkada. Jadi ada sisa-sisa seperti itu. Pilkada sudah berakhir, dan ini konstitusional,” katanya.
Ayep menambahkan, jika kritik disampaikan dengan tujuan menjatuhkan, maka pihaknya juga akan melakukan pembelaan.
“Kalau orang mau dijatuhkan, pasti membela diri,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tuntutan yang disampaikan pengurus RT dan RW kepada Pemerintah Kota Sukabumi. Sebelumnya, perwakilan RT/RW menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari kejelasan program hingga dukungan anggaran, bahkan mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tidak direspons serius.
Selain menyoroti aspek politik, Ayep juga kembali menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya legalitas bagi pihak-pihak yang mengatasnamakan forum.
“Mengatasnamakan forum harus jelas legitimasinya, terdaftar di Kementerian Hukum dan ada tembusan ke Kesbangpol,” ujarnya.
Terkait tuntutan anggaran, Ayep memastikan bahwa beberapa hal seperti dana abadi tidak dapat direalisasikan karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara untuk program P2RW, realisasi anggaran masih menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).
Di sisi lain, Ayep menegaskan bahwa birokrasi pemerintahan harus tetap berjalan profesional, terlepas dari dinamika politik yang ada.
“Kalau sekda tidak perlu bertarung, cukup menunjukkan kompetensi dan integritas. Eselon II juga sama, cukup dengan manajemen talenta,” katanya.
Pemerintah Kota Sukabumi, lanjut Ayep, akan tetap fokus pada pembangunan yang berkualitas dan berjangka panjang, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan dinamika yang berkembang di masyarakat.
Ia berharap semua pihak dapat menyikapi situasi secara bijak dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
