BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dipandang sebagai persoalan teknis.
Hal itu disampaikan Farhan saat mengukuhkan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Coblong di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, Kota Bandung memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai potensi bencana, terutama karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, dampak bencana di Kota Bandung juga berpotensi memengaruhi wilayah yang lebih luas.
“Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus berada dalam konteks kultural atau pembudayaan. Jangan dianggap sekadar persoalan teknis, tetapi harus menjadi kebiasaan masyarakat,” kata Farhan.
Ia menjelaskan, budaya siaga bencana dapat diwujudkan melalui kebiasaan masyarakat mengenali titik evakuasi, memahami langkah penyelamatan diri, hingga memiliki kesadaran untuk saling membantu saat terjadi keadaan darurat.
Farhan menilai, budaya siaga bencana tidak dapat dipisahkan dari nilai gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia. Karena itu, menjaga Kota Bandung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Gotong royong adalah budaya sekaligus kepribadian bangsa. Tugas menjaga kota ini bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah dalam menghadapi bencana. Menurutnya, partisipasi warga melalui RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Kampung Siaga Bencana menjadi bentuk nyata semangat gotong royong.
“Warga jaga warga bukan sekadar slogan. Itu adalah kesepakatan hati untuk saling menjaga dan saling membantu ketika menghadapi berbagai persoalan,” katanya.
Farhan juga mengajak masyarakat lebih mengutamakan aksi penyelamatan dibanding sekadar mendokumentasikan peristiwa saat bencana terjadi. Ia meyakini masyarakat yang memiliki budaya gotong royong akan memiliki daya lenting atau resiliensi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menitikberatkan pada mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 62 persen wilayah kecamatan di Kota Bandung atau 20 dari 30 kecamatan berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang.
“Hingga saat ini telah terbentuk lima Kampung Siaga Bencana di Kota Bandung, yakni di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan kini Kecamatan Coblong,” ujar Yorisa.
Ia menjelaskan, setiap Kampung Siaga Bencana dilengkapi Gardu Sosial sebagai pusat informasi dan koordinasi kebencanaan, Lumbung Sosial untuk penyimpanan logistik, serta didukung personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), sarana operasional, dan berbagai peralatan pendukung penanganan bencana.
Dengan dikukuhkannya Kampung Siaga Bencana Kecamatan Coblong, Kota Bandung kini memiliki lima Kampung Siaga Bencana sebagai upaya memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. (*)
