SUKABUMI – Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kritik maupun penilaian subjektif. Setiap persoalan harus dikaji berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, indikator yang jelas, serta analisis terhadap kondisi riil masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Asep Deni, saat memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Sukabumi Plus yang digelar di Hotel Alaska Sukabumi, Jumat (6/11/2026).
Menurut Asep, forum yang mempertemukan berbagai elemen organisasi mahasiswa, aktivis, akademisi, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tersebut merupakan ruang positif untuk membangun tradisi evaluasi kebijakan publik secara intelektual.
Ia mengapresiasi inisiatif mahasiswa yang menghadirkan ruang diskusi untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kota dan Kabupaten Sukabumi.
“Pertama, saya mengapresiasi kegiatan ini. Teman-teman dari Sukabumi Plus sudah mengambil inisiatif yang baik dengan menghadirkan berbagai organisasi mahasiswa untuk membahas evaluasi pemerintahan. Ini menjadi ruang yang penting untuk membangun budaya kritis di kalangan mahasiswa,” ujar Asep.
Namun, ia mengingatkan bahwa evaluasi kebijakan publik harus dilakukan melalui tahapan dan pendekatan ilmiah. Setidaknya terdapat beberapa aspek penting, mulai dari formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi, hingga kajian atau analisis yang menjadi dasar penilaian.
Menurutnya, analisis berbasis data menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Data yang digunakan harus memiliki sumber dan metode pengukuran yang jelas agar hasil evaluasi tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
“Kalau kita berbicara evaluasi kebijakan publik, jangan sampai hanya berhenti pada kritik. Harus ada kajian dan analisis. Analisisnya pun wajib berbasis data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan data yang dibuat sembarangan,” tegasnya.
Asep mencontohkan, pengukuran angka kemiskinan maupun ketimpangan sosial harus menggunakan indikator dan metodologi yang tepat. Begitu pula ketika membahas Gini Ratio, terdapat instrumen pengukuran yang harus menjadi acuan dalam melakukan evaluasi.
Ia menilai, perbedaan metode pengukuran dan periode data juga perlu diperhatikan agar perbandingan kondisi pemerintahan tidak menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.
“Misalnya kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan. Harus dilihat dulu data yang digunakan, apakah indikator dan metode pengukurannya sama dengan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Gini Ratio, ada alat ukur yang jelas. Jadi, evaluasi harus memiliki dasar yang kuat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Asep menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh didasarkan pada ketidaksukaan terhadap figur atau pejabat tertentu. Evaluasi harus diarahkan pada capaian program, target kebijakan, serta indikator yang telah ditetapkan.
“Jangan melakukan evaluasi karena kebencian atau karena tidak suka kepada seorang pejabat. Kita harus berbicara berdasarkan indikator kebijakan yang sudah disepakati. Kalau memang hasilnya bagus dan targetnya tercapai, berikan apresiasi. Kalau belum sesuai, silakan dikritisi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan ketimpangan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, meskipun sejumlah indikator pembangunan menunjukkan peningkatan.
Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Menurut Asep, peningkatan angka IPM perlu dibaca secara lebih mendalam dengan melihat kesenjangan capaian antardaerah.
“Contohnya IPM meningkat, tetapi kita juga harus melihat ketimpangannya. Ada perbedaan antara Jakarta dengan Papua, begitu juga Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi. Gap atau kesenjangan itu harus dianalisis agar bisa menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan berikutnya,” paparnya.
Dalam konteks FGD Sukabumi Plus, Asep turut mengingatkan agar pembahasan evaluasi pemerintahan pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota tidak dicampuradukkan tanpa melihat kewenangan masing-masing.
Menurutnya, meskipun instrumen evaluasi dapat menggunakan pendekatan yang sama, data, karakteristik wilayah, kewenangan, dan hasil yang dicapai setiap pemerintahan tentu berbeda.
Ia menilai, evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sukabumi, misalnya, harus diarahkan pada program dan indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Begitu pula dengan Pemerintah Kota Sukabumi maupun pemerintah pusat.
“Jangan sampai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota disamakan dalam evaluasinya. Alat ukurnya mungkin bisa sama, tetapi datanya berbeda. Karena datanya berbeda, hasil evaluasinya juga bisa berbeda,” katanya.
Asep juga mendorong mahasiswa Sukabumi Plus agar mempersempit pembahasan berdasarkan sektor strategis, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, investasi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.
Langkah tersebut dinilai penting, terutama apabila hasil FGD akan ditindaklanjuti menjadi policy brief atau dokumen rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah.
“Kalau ingin membuat policy brief, harus berdasarkan bidang. Kalau membahas ekonomi, kajiannya harus spesifik pada ekonomi. Begitu juga kesehatan, infrastruktur, dan investasi. Jangan terlalu luas sehingga akhirnya tidak mendalam,” tambahnya.
Terkait kritik mahasiswa yang mengemukakan ungkapan bahwa bergerak salah dan tidak bergerak juga salah, Asep menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika gerakan mahasiswa. Namun, ia mengingatkan bahwa gerakan kritis akan lebih kuat apabila didukung data dan kajian yang memadai.
“Menurut saya, kalau punya data, bergerak itu tidak salah. Justru tidak bergerak yang salah. Tetapi ketika melakukan aksi atau menyampaikan kritik, teman-teman mahasiswa harus memiliki kekuatan data terlebih dahulu. Dengan begitu, kritik yang disampaikan akan lebih berbobot,” tuturnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi publik agar mahasiswa dan masyarakat dapat melakukan kajian secara objektif.
Menurutnya, keterbukaan data menjadi salah satu faktor penting dalam membangun pengawasan kebijakan yang konstruktif sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi yang tepat sasaran.
Di akhir tanggapannya, Asep menyebut FGD Sukabumi Plus sebagai bentuk pergerakan mahasiswa berbasis intelektual. Ia menjelaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya diwujudkan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan moral, intelektual, dan sosial.
“Keren. Jadi selain aksi yang selama ini sering dilakukan di jalan, pergerakan mahasiswa itu sebenarnya ada tiga, yaitu berbasis moral, intelektual, dan sosial. Nah, kegiatan ini merupakan pergerakan mahasiswa berbasis intelektual. Karena itu, saya mengapresiasi,” pungkasnya.
The post Asep Deni Apresiasi Gerakan Intelektual Sukabumi Plus Lewat Kegiatan FGD first appeared on Sukabumi Ku.
