Ketua Dewan Pendidikan Sukabumi Dorong Pembentukan UPZ di Sekolah, Ini Tujuannya

SUKABUMI – Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi, Mulyawan Safwandy Nugraha, mendorong pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan sekolah dan Dinas Pendidikan melalui kerja sama resmi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Langkah tersebut dinilai dapat membuka jalur pengelolaan dana sosial keagamaan secara transparan dan sesuai ketentuan, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tanpa membebani orang tua siswa.

Gagasan itu disampaikan Mulyawan saat menjadi narasumber Seminar Nasional Pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026 di Gedung BJB Kota Sukabumi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan bertema Pendidikan Bermutu, Guru Sejahtera tersebut diikuti 120 anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi.

Baca Juga:Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali Hadiri Wisuda Permata Suci, 110 Perempuan Tuntaskan Program Pemberdayaan 

Dalam paparannya bertajuk Membangun Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran, Mulyawan menyoroti masih adanya kekhawatiran pengelola sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan karena persoalan regulasi.

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dipahami adalah batas antara pungutan, sumbangan, bantuan, dan filantropi. Keempat istilah tersebut tidak bisa disamakan karena memiliki karakteristik dan konsekuensi berbeda.

Ia menegaskan, kontribusi masyarakat harus bersifat sukarela dan menjadi dukungan tambahan bagi penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi tersebut tidak boleh menggantikan kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan dasar.

Baca Juga: 1.500 Jemaah Hadiri Pengajian MTM-MUI Sukabumi, Bupati Dorong Dakwah Perempuan

Mulyawan kemudian menawarkan pendekatan Collaborative Educational Financing and Governance (CEFG), yakni kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menghimpun dukungan pembiayaan pendidikan secara sah serta akuntabel.

Skema tersebut dapat dilakukan melalui donasi sukarela, wakaf pendidikan, beasiswa alumni, hingga lembaga filantropi resmi. Dana yang terkumpul diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan peningkatan mutu sekolah.

UPZ Sekolah Jadi Salah Satu Instrumen

Dalam konteks pengelolaan dana sosial keagamaan, pembentukan UPZ di sekolah maupun Dinas Pendidikan bersama Baznas menjadi salah satu langkah yang didorong.

Melalui kanal kelembagaan tersebut, penghimpunan dan pengelolaan dana zakat diharapkan memiliki mekanisme yang lebih terukur, transparan, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Mulyawan mendorong sekolah swasta dan yayasan pendidikan untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan. Diversifikasi pendanaan dapat dilakukan melalui wakaf produktif, dana abadi pendidikan, penguatan jejaring alumni, serta kemitraan dengan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, keterbukaan menjadi faktor penting agar partisipasi masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru. Sekolah perlu memublikasikan sumber dana, kebutuhan riil yang belum terpenuhi, serta laporan penggunaan bantuan secara berkala bersama komite sekolah.

Dengan pemisahan yang jelas antara pungutan dan kontribusi sukarela, serta tersedianya jalur filantropi resmi, dukungan masyarakat diharapkan dapat berkembang tanpa menambah beban keluarga siswa kurang mampu.

Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lembaga filantropi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Sukabumi.

The post Ketua Dewan Pendidikan Sukabumi Dorong Pembentukan UPZ di Sekolah, Ini Tujuannya first appeared on Sukabumi Ku.

Pos terkait