BANDUNG – DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 19 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat landasan hukum agar perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan di Kota Bandung.
Wakil Ketua Pansus 19 DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman, mengatakan pengarusutamaan gender bukan sekadar persoalan membedakan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, PUG merupakan upaya memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan perbedaan peran, tanggung jawab, akses, kesempatan, dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Pengarusutamaan gender bukan soal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, melainkan bagaimana pembangunan memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan setiap warga. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagian kelompok, tetapi mampu memberikan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara adil bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Christian menjelaskan, pengarusutamaan gender telah memiliki landasan kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kebijakan tersebut mendorong integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung juga telah memiliki sejumlah regulasi terkait PUG. Di antaranya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
Meski demikian, keberadaan regulasi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui peraturan daerah (Perda). Pansus 19 ingin memastikan implementasi PUG tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memiliki mekanisme pelaksanaan, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengawasan dan evaluasi yang terukur.
“Perwal yang sudah ada menjadi fondasi penting. Namun, kita perlu melihat bagaimana pengarusutamaan gender dapat diperkuat dengan peraturan daerah yang lebih kuat. Melalui Raperda ini, kita ingin mendorong agar perspektif gender menjadi bagian dari cara pemerintah merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan,” jelasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender adalah penguatan kelembagaan. Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender dan focal point di setiap OPD.
Pokja PUG diharapkan menjadi penggerak koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Sementara itu, focal point bertugas memastikan perspektif gender terakomodasi dalam program dan kegiatan masing-masing OPD.
Melalui penguatan kelembagaan tersebut, pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Seluruh OPD diharapkan berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang responsif gender, hingga mengevaluasi manfaat pembangunan bagi kelompok sasaran.
Christian menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara adil.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang dijalankan atau anggaran yang terserap, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, perspektif gender harus hadir sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda PUG, Pansus 19 DPRD Kota Bandung berharap pengarusutamaan gender dapat diterapkan secara lebih konsisten dan terukur. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pembangunan Kota Bandung yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga menjamin kesempatan berpartisipasi dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat. (*)
