SUKABUMI – Pembenahan tata kelola organisasi menjadi salah satu fokus TP-PKK Kota Sukabumi melalui penerapan sistem administrasi berbasis digital. Langkah ini diarahkan untuk membangun pengelolaan data yang lebih tertib, mempercepat koordinasi antartingkatan kepengurusan, sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program PKK.
Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, mendorong agar transformasi digital tersebut tidak hanya diterapkan di tingkat kota, tetapi menjangkau seluruh kepengurusan hingga kecamatan dan kelurahan.
Komitmen itu disampaikan Ranty saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Berbasis Digital di Ruang Pertemuan PKK Kota Sukabumi, Senin (9/11). Kegiatan tersebut melibatkan sekretaris dan operator TP-PKK dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan.
Menurut Ranty, pengelolaan administrasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kerja organisasi. Sebab, berbagai aktivitas PKK membutuhkan sistem pencatatan yang jelas, mulai dari surat-menyurat, pendataan kader, dokumentasi kegiatan, hingga penyusunan laporan program.
“Administrasi bukan hanya persoalan mengelola surat atau menyimpan dokumen. Sekretaris memiliki tanggung jawab menjaga memori organisasi, menjadi penghubung antar-pengurus, serta memastikan setiap keputusan dan tindak lanjut kegiatan terdokumentasi dengan baik,” ungkapnya.
Ia menilai, keberadaan SIM PKK berbasis digital dapat menjadi solusi untuk mengurangi persoalan administrasi yang tidak seragam serta memudahkan pengurus dalam mengakses dan memperbarui informasi organisasi.
Namun, Ranty mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan teknologi. Kesiapan sumber daya manusia, kedisiplinan, dan ketelitian para pengelola data menjadi faktor penting agar sistem tersebut dapat berjalan optimal.
“Teknologi memang membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi ketelitian dan kedisiplinan dalam mencatat tetap harus dijaga,” tegasnya.
Ranty berharap, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, seluruh pengurus serta operator mampu memahami mekanisme penggunaan sistem informasi yang diterapkan. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan dalam pengelolaan administrasi antara tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan.
Ia juga menekankan bahwa pembaruan sistem administrasi harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas program pemberdayaan keluarga, bukan sekadar menghasilkan dokumen yang tersusun secara digital.
“Pembenahan ini diharapkan tidak berhenti pada kerapian dokumen, tetapi mampu memperkuat efektivitas program PKK dan memastikan manfaatnya dirasakan keluarga serta masyarakat,” pungkasnya.
The post Digitalisasi Administrasi PKK Jadi Langkah Ranty Tingkatkan Akuntabilitas Organisasi first appeared on Sukabumi Ku.
