Apa yang Terjadi Jika Parliamentary Threshold Naik Menjadi 5 Persen?
Oleh: Rifqi Ali Mubarok
Dari 1 Persen hingga 5 Persen: Menguji Konsekuensi Parliamentary Threshold
Menjelang Pemilu 2029, parliamentary threshold kembali menjadi salah satu isu penting dalam desain sistem pemilu Indonesia.
Pertanyaannya tampak sederhana: berapa persen ambang batas parlemen yang tepat?
Namun di balik angka 1, 2, 3, 4, atau 5 persen terdapat persoalan yang jauh lebih substantif: berapa banyak suara pemilih yang tetap masuk dalam proses konversi menjadi kursi DPR, dan berapa banyak yang berhenti sebelum sampai ke tahap tersebut?
Pemilu 2024 memberikan laboratorium empiris yang menarik untuk menguji pertanyaan itu.
Dari sekitar 151,8 juta suara sah nasional, partai-partai yang berada di bawah parliamentary threshold 4 persen mengumpulkan sekitar 17,3 juta suara, atau sekitar 11,4 persen dari total suara sah. Angka inilah yang dalam analisis ini disebut sebagai wasted votes dalam arti suara partai yang tidak diikutsertakan dalam proses penentuan kursi DPR karena tidak memenuhi threshold.
Lalu apa yang terjadi jika ambang batas tersebut diturunkan menjadi 1 persen? Bagaimana jika dinaikkan menjadi 5 persen?
Untuk menjawabnya, distribusi suara Pemilu 2024 dapat diuji secara kontrafaktual melalui lima skenario: 1 persen, 2 persen, 3 persen, 4 persen, dan 5 persen.
⸻
ANGKA PEMILU 2024 SEBAGAI LABORATORIUM
Dengan menggunakan distribusi suara nasional Pemilu 2024 sebagai basis simulasi, diperoleh gambaran berikut:
Parliamentary Threshold Partai Memenuhi Threshold Suara di Bawah Threshold Persentase
1% 11 5,21 juta 3,43%
2% 10 7,17 juta 4,72%
3% 9 11,43 juta 7,53%
4% 8 17,30 juta 11,40%
5% 8 17,30 juta 11,40%
Polanya cukup jelas.
Semakin tinggi threshold, semakin banyak suara partai yang berada di luar proses konversi kursi—setidaknya jika distribusi suara Pemilu 2024 dipertahankan sebagai basis simulasi.
Tetapi ada satu temuan menarik: PT 4 persen dan 5 persen menghasilkan angka yang sama.
Mengapa?
Karena pada Pemilu 2024 tidak terdapat partai dengan perolehan suara nasional berada di antara 4 persen hingga kurang dari 5 persen. Dengan demikian, menaikkan threshold dari 4 menjadi 5 persen tidak mengubah jumlah partai yang memenuhi ambang maupun jumlah suara partai yang berada di bawah ambang dalam simulasi ini.
Namun, temuan tersebut bukan berarti kenaikan menjadi 5 persen tidak akan berdampak pada Pemilu 2029.
Jika pada 2029 terdapat partai dengan perolehan suara, misalnya, 4,3 persen, maka partai tersebut memenuhi threshold 4 persen tetapi tidak memenuhi threshold 5 persen.
Di situlah satu angka persentase dapat mengubah posisi sebuah partai dalam sistem konversi kursi.
⸻
PT 1 PERSEN: LEBIH BANYAK SUARA MASUK PROSES KONVERSI
Pada skenario 1 persen, terdapat 11 partai yang memenuhi threshold.
Partai dengan perolehan suara relatif kecil tetap memiliki kesempatan untuk masuk dalam proses penentuan kursi DPR.
Contohnya adalah Partai Perindo. Dalam Pemilu 2024, Perindo memperoleh 1.955.154 suara atau sekitar 1,29 persen suara nasional. Dengan demikian, dalam simulasi ini Perindo memenuhi PT 1 persen, tetapi tidak memenuhi PT 2 persen. Data penetapan KPU mencatat angka tersebut secara resmi. (JDIH KPU)
Contoh ini menunjukkan bahwa threshold bukan sekadar angka statistik.
Ia merupakan garis institusional yang menentukan apakah suara suatu partai tetap berada dalam arena konversi kursi DPR atau berhenti sebelum proses tersebut dimulai.
⸻
PT 2 DAN 3 PERSEN: ZONA KRITIS
Dampak threshold menjadi semakin menarik ketika melihat partai-partai yang berada dekat garis batas.
Pada distribusi suara Pemilu 2024:
* Perindo: 1,29 persen → memenuhi PT 1 persen, tetapi tidak PT 2 persen.
* PSI: 2,81 persen → memenuhi PT 2 persen, tetapi tidak PT 3 persen.
* PPP: 3,87 persen → memenuhi PT 3 persen, tetapi tidak PT 4 persen.
KPU mencatat PSI memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen, sedangkan PPP memperoleh 5.878.777 suara atau 3,87 persen. (JDIH KPU)
Ketiga contoh tersebut memperlihatkan adanya zona kritis di sekitar threshold.
Perubahan satu poin persentase dapat mengubah status sebuah partai dari masuk menjadi tidak masuk dalam proses penentuan kursi.
Karena itu, dalam merancang threshold, perhatian tidak cukup diarahkan pada angka ambangnya. Yang sama penting adalah bagaimana distribusi suara partai-partai berada di sekitar garis tersebut.
⸻
PT 4 PERSEN: TITIK ACUAN PEMILU 2024
PT 4 persen merupakan ambang batas yang berlaku dalam Pemilu DPR 2024.
Dengan distribusi suara 2024, delapan partai memenuhi threshold, sedangkan sekitar 17,3 juta suara berada pada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas.
Tetapi angka 17,3 juta tidak boleh dibaca sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan atau kegagalan sebuah desain pemilu.
Sebab parliamentary threshold bekerja dalam sistem yang lebih luas.
Untuk menilai konsekuensinya secara akademis, setidaknya perlu diperiksa:
1. proporsionalitas antara suara dan kursi;
2. jumlah partai yang memperoleh kursi;
3. tingkat fragmentasi parlemen;
4. Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP);
5. distribusi kursi antarpartai dan antarwilayah pemilihan.
Dengan demikian, wasted votes merupakan salah satu indikator, bukan satu-satunya ukuran kualitas sistem pemilu.
⸻
LALU, APAKAH 5 PERSEN LEBIH BAIK?
Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan melihat jumlah suara yang berada di bawah threshold.
Threshold yang lebih tinggi dapat mengurangi jumlah partai yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses penentuan kursi DPR.
Sebaliknya, threshold yang lebih rendah membuka ruang bagi lebih banyak suara partai untuk masuk dalam proses tersebut.
Di sinilah terdapat persoalan klasik dalam desain sistem pemilu:
representasi pemilih berhadapan dengan penyederhanaan sistem kepartaian.
Semakin rendah ambang batas, secara teoritis lebih banyak preferensi politik dapat masuk ke arena representasi. Namun, semakin banyak partai yang memperoleh kursi juga dapat memengaruhi tingkat fragmentasi parlemen.
Sebaliknya, threshold yang lebih tinggi dapat membatasi jumlah partai yang masuk DPR, tetapi konsekuensinya adalah semakin banyak suara partai yang tidak ikut dalam proses konversi kursi.
Karena itu, pertanyaan yang lebih produktif bukan sekadar:
“4 persen atau 5 persen?”
Melainkan:
“Apa konsekuensi masing-masing threshold terhadap representasi, proporsionalitas, dan struktur parlemen?”
⸻
JANGAN HANYA MENGHITUNG WASTED VOTES
Jika pembahasan PT ingin benar-benar berbasis bukti, simulasi sebaiknya tidak berhenti pada satu indikator.
Setidaknya terdapat lima pertanyaan yang perlu diuji:
1. Berapa suara yang berada di bawah threshold?
Ini menunjukkan seberapa besar bagian suara nasional yang tidak ikut dalam proses penentuan kursi DPR.
2. Seberapa proporsional hubungan suara dan kursi?
Apakah perubahan threshold membuat hubungan antara dukungan suara dan representasi kursi semakin jauh atau semakin dekat?
3. Berapa partai yang memperoleh kursi?
Ini menggambarkan tingkat penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen.
4. Seberapa besar fragmentasi parlemen?
Jumlah partai bukan satu-satunya persoalan. Yang penting adalah bagaimana kekuatan kursi tersebar di antara partai-partai.
5. Bagaimana perubahan ENPP?
Effective Number of Parliamentary Parties dapat digunakan untuk melihat jumlah efektif kekuatan politik di parlemen, bukan sekadar menghitung jumlah partai secara nominal.
Dengan pendekatan tersebut, parliamentary threshold dapat dipahami sebagai bagian dari desain keseluruhan sistem pemilu, bukan sekadar angka yang berdiri sendiri.
⸻
PEMILU 2029: MOMENTUM UNTUK BERBASIS DATA
Persoalan PT untuk Pemilu 2029 juga memiliki dimensi konstitusional.
Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan PT 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya keberlakuannya bersifat konstitusional bersyarat. MK mensyaratkan adanya perubahan terhadap norma serta besaran threshold dengan berpedoman pada parameter yang ditentukan dalam putusan tersebut. (Mahkamah Konstitusi RI)
Dengan demikian, pembahasan threshold untuk 2029 memiliki dasar yang kuat untuk dilakukan secara empiris.
Pemilu 2024 dapat digunakan sebagai baseline.
Kemudian berbagai skenario dapat diuji:
1% → 2% → 3% → 4% → 5%
Bukan hanya dengan menghitung jumlah partai yang lolos, tetapi juga dengan mengukur:
* suara di bawah threshold;
* proporsionalitas suara dan kursi;
* jumlah partai di DPR;
* fragmentasi parlemen;
* ENPP;
* distribusi kursi antarpartai;
* serta sensitivitas hasil terhadap perubahan distribusi suara.
Pendekatan seperti ini jauh lebih informatif daripada sekadar mengatakan bahwa threshold harus dinaikkan atau diturunkan.
⸻
DARI “BERAPA PERSEN?” MENJADI “BERAPA SUARA?”
Selama ini perdebatan parliamentary threshold sering dimulai dari angka:
1 persen?
2 persen?
3 persen?
4 persen?
5 persen?
Padahal angka tersebut hanyalah input.
Yang lebih penting adalah output yang dihasilkan.
Setiap perubahan threshold seharusnya diuji dengan pertanyaan:
Berapa suara yang masuk proses konversi?
Berapa suara yang berada di bawah threshold?
Berapa partai yang akhirnya memperoleh kursi?
Seberapa proporsional suara dikonversi menjadi kursi?
Seberapa besar fragmentasi parlemen?
Dan seperti apa struktur DPR yang dihasilkan?
Dengan cara pandang tersebut, perdebatan mengenai threshold berubah dari perdebatan angka menjadi perdebatan berbasis konsekuensi.
⸻
17,3 JUTA SUARA ADALAH PERINGATAN ANALITIS, BUKAN KESIMPULAN AKHIR
Angka 17,3 juta suara pada PT 4 persen memang menarik perhatian.
Tetapi angka tersebut harus ditempatkan dalam konteks yang tepat.
Ia merupakan hasil dari distribusi suara Pemilu 2024 dan menggambarkan jumlah suara partai-partai yang berada di bawah threshold dalam simulasi.
Ia bukan proyeksi Pemilu 2029.
Distribusi suara dapat berubah. Partai baru dapat muncul. Partai lama dapat mengalami kenaikan atau penurunan dukungan. Bahkan perubahan kecil pada partai-partai yang berada di sekitar threshold dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap jumlah suara di bawah ambang.
Karena itu, simulasi Pemilu 2024 sebaiknya dipahami sebagai eksperimen kontrafaktual:
Jika distribusi suara 2024 tetap sama, apa yang terjadi ketika threshold diubah?
Pertanyaan tersebut berbeda dengan:
Apa yang pasti terjadi pada Pemilu 2029?
Yang pertama dapat dihitung.
Yang kedua masih bergantung pada distribusi suara yang belum terjadi.
⸻
PENUTUP
Parliamentary threshold pada akhirnya bukan sekadar persoalan memilih angka 1, 2, 3, 4, atau 5 persen.
Ia merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang harus mempertemukan setidaknya tiga kepentingan:
representasi pemilih,
penyederhanaan kepartaian,
dan efektivitas parlemen.
Data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa perubahan threshold memiliki konsekuensi nyata terhadap jumlah partai yang memenuhi ambang dan jumlah suara yang berada di luar proses konversi kursi.
Pada PT 4 persen, sekitar 17,3 juta suara atau 11,4 persen suara sah nasional berasal dari partai-partai yang berada di bawah ambang. Dalam distribusi suara yang sama, menaikkan threshold menjadi 5 persen tidak mengubah angka tersebut karena tidak ada partai yang berada di antara 4 dan kurang dari 5 persen.
Tetapi situasi itu bukan jaminan untuk Pemilu 2029.
Justru di situlah pentingnya simulasi.
Sebab desain threshold yang baik tidak semata-mata ditentukan oleh berapa tinggi ambangnya, tetapi oleh konsekuensi sistemik yang dihasilkan setelah suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi.
Maka pertanyaan untuk Pemilu 2029 seharusnya tidak berhenti pada:
“Berapa persen parliamentary threshold?”
Tetapi bergerak lebih jauh:
“Berapa banyak suara yang terwakili, berapa banyak yang tidak terkonversi, berapa banyak partai yang masuk DPR, seberapa proporsional suara diterjemahkan menjadi kursi, dan seperti apa struktur parlemen yang dihasilkan?”
Di situlah parliamentary threshold dapat diuji bukan hanya sebagai angka politik, tetapi sebagai instrumen desain demokrasi yang konsekuensinya dapat diukur secara empiris.
*) Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung dan Pegiat Pemilu Politik dan Organisasi
