BANDUNG — Tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung terus menjadi sorotan masyarakat. Persoalan dugaan keracunan, mekanisme pelaksanaan hingga isu pengawasan dan potensi penyimpangan anggaran menjadi perbincangan yang belum sepenuhnya menemukan titik terang.
Namun, di tengah polemik tersebut, ada satu persoalan yang berpotensi luput dari perhatian,yaitu sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan program MBG.
Setiap hari, program makan untuk ribuan penerima manfaat tidak hanya mendistribusikan makanan. Ada pula konsekuensi ekologis yang ikut muncul, mulai dari sisa makanan, kemasan, plastik, wadah sekali pakai hingga berbagai material yang berpotensi menambah beban pengelolaan sampah di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, persoalan tersebut perlu dicegah sejak awal, termasuk dalam hal pengelolaan sampah dan keamanan pangan.
“Sebelum ada kejadian, kami cegah duluan. Jadi pengelolaan sampahnya jelek, sikat. Pengelolaan food safety-nya jelek, sikat. Sekarang ini sudah teridentifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ada 50 ton sampah per hari dari SPPG.” Ujar Farhan kepada wartawan, Senin (14/9/2026).
Jangan sampai program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru meninggalkan persoalan baru di lingkungan sekitar. Sebab keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan, tetapi juga dari seberapa baik seluruh rantai program tersebut dikelola.
Kondisi itu membuat Pemkot Bandung memperkuat sistem pengelolaan sampah organik yang berasal dari SPPG. Pemerintah kota juga mengatur sistem dan jadwal pengangkutan sampah organik agar limbah makanan tidak menumpuk dan mengganggu lingkungan sekitar.
“Pengelolaan sampah organik adalah kunci dari keberhasilan kita untuk mengolah sampah secara keseluruhan,” pungkas Farhan. (Rul)
