BANDUNG – Pendidikan dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi dua aspek penting dalam upaya menekan pengangguran usia muda di Jawa Barat. Sejumlah program pemerintah di bidang pendidikan dinilai telah memberikan manfaat, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga revitalisasi bangunan sekolah. Namun, penyederhanaan birokrasi dan pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Astacita: Menakar Realisasi Ekonomi Kreatif, Solusi Pengangguran Usia Muda di Jawa Barat” yang digelar Langkah Foundation di Haja Space, Jalan Cijawura 1, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026).
Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB itu menghadirkan pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan Muflih Dzakwan, S.Pd., Ketua Cabang PMII Kota Bandung Wahyu Pratama, serta Muhammad Abudzarr Fairuz dari Langkah Foundation Bandung.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi terhadap pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Pegiat ekonomi kreatif dan pendidikan Kota Bandung, Muflih Dzakwan, menilai sejumlah kebijakan pemerintah di sektor pendidikan telah memberikan manfaat nyata, terutama bagi kesejahteraan guru dan perbaikan fasilitas sekolah.
Menurut Muflih, peningkatan dukungan terhadap program sertifikasi guru menjadi salah satu hal positif yang dirasakan tenaga pendidik. Ia mencontohkan seorang guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan akhirnya mendapat kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Ketika pergantian kepemimpinan, Pak Prabowo punya semangat untuk menyejahterakan guru. Guru tersebut alhamdulillah terpanggil PPG,” ujar Muflih dalam diskusi.
Ia menilai kesempatan memperoleh sertifikasi profesi menjadi penting bagi guru, termasuk generasi muda yang baru memasuki dunia pendidikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong kualitas pembelajaran di sekolah.
Selain kesejahteraan guru, Muflih menyoroti kemudahan akses program revitalisasi bangunan sekolah. Menurut dia, program tersebut membantu satuan pendidikan yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan fasilitas secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan, sekolah yang dikelolanya telah mengajukan program revitalisasi pada 2025 dan memperoleh kesempatan pada 2026, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang perlu diselesaikan.
“Dulu sekolah-sekolah harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan program revitalisasi. Sekarang aksesnya dirasakan lebih mudah,” katanya.
Muflih berharap dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan terus diperkuat, terutama bagi sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan berada di wilayah pelosok.
Menurut dia, pemerataan perhatian terhadap sekolah perlu menjadi prioritas agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dalam konteks pengangguran usia muda, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada kelulusan akademik. Lembaga pendidikan juga perlu membekali generasi muda dengan keterampilan praktis, kreativitas, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
Penguatan kompetensi tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan ekonomi kreatif yang membuka peluang bagi anak muda untuk bekerja secara profesional maupun membangun usaha secara mandiri.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, organisasi kepemudaan, dan pelaku industri diperlukan untuk memastikan keterampilan yang dipelajari generasi muda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.
Ekosistem ekonomi kreatif juga perlu diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, akses terhadap jejaring usaha, serta ruang bagi anak muda untuk mengembangkan ide menjadi produk dan kegiatan ekonomi produktif.
Dengan dukungan tersebut, pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi generasi muda untuk memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Kota Bandung, Wahyu Pratama, mengapresiasi penyelenggaraan diskusi publik tersebut sebagai ruang bagi mahasiswa dan anak muda untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Wahyu, refleksi dua tahun pemerintahan nasional perlu diikuti dengan penyampaian gagasan konstruktif agar berbagai kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tugas teman-teman mahasiswa, anak muda, memang mengingatkan. Harapannya, dari diskusi ini bisa lahir perbaikan dan ide-ide konstruktif supaya ke depan seluruh kebijakan, termasuk agenda pemerintahan, bisa berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah capaian pemerintah, termasuk penguatan swasembada pangan, patut menjadi perhatian. Namun, pelaksanaan agenda pembangunan nasional juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu catatan kritis yang disampaikan Wahyu berkaitan dengan kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran. Menurut dia, pengelolaan serta distribusi anggaran perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan dialog dengan sejumlah pemangku kepentingan di daerah, keterbatasan ruang anggaran menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Wahyu berharap pemerintah dapat meninjau kembali pelaksanaan kebijakan fiskal agar kebutuhan masyarakat di daerah tetap terakomodasi secara proporsional.
Ia juga mengingatkan agar proyek strategis nasional, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya, tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat yang terdampak.
Selain evaluasi kebijakan fiskal, Muflih menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi dan penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah.
Menurut dia, pelaksanaan program pendidikan akan lebih efektif apabila proses administrasi tidak berbelit-belit dan setiap kementerian maupun lembaga mampu bekerja secara terpadu.
Ia mencontohkan perlunya koordinasi data antara lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pendidikan agar pelaksanaan program lebih efisien serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Muflih juga berharap pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sekolah secara lebih menyeluruh. Sebab, kondisi setiap satuan pendidikan berbeda-beda, terutama antara sekolah di perkotaan dan sekolah di wilayah pelosok.
“Harapan terbesar saya adalah pemerintah bisa melakukan pemetaan terkait sekolah. Tidak semua sekolah itu bisnis. Banyak sekolah di pelosok yang memang niatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.
Ia berharap dalam tiga tahun mendatang, dukungan pemerintah terhadap kebutuhan sekolah semakin merata, disertai perbaikan tata kelola dan koordinasi agar program yang telah dirancang dapat dirasakan secara optimal.
Melalui diskusi ini, Langkah Foundation menempatkan pendidikan dan ekonomi kreatif sebagai bagian penting dalam pembahasan solusi pengangguran usia muda di Jawa Barat.
Berbagai program pemerintah yang dinilai membawa manfaat di sektor pendidikan menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, capaian tersebut perlu diikuti pemerataan akses, penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, refleksi dua tahun pemerintahan tidak hanya menjadi evaluasi terhadap program yang telah berjalan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebijakan agar generasi muda Jawa Barat memiliki kompetensi, kesempatan kerja, dan ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
