BANDUNG – Sistem transportasi publik Bandung Raya memasuki babak baru. Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi dimulai melalui groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran) yang digelar di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).
Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus menghadirkan moda transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan Cekungan Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh pelaksanaan proyek BRT Bandung Raya. Menurutnya, keberadaan transportasi massal terintegrasi dapat menjadi peluang untuk menata kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Salah satu penataan yang disiapkan Pemkot Bandung adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Hal itu dilakukan karena jalur utama BRT nantinya akan bebas dari parkir kendaraan di badan jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima.
“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” ujar Farhan.
Farhan mengatakan, Pemkot Bandung telah mendukung skema Public Service Obligation (PSO) sejak konsep BRT mulai dirancang pada 2024. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang mendapat manfaat besar karena menjadi pusat aktivitas dan jalur utama layanan transportasi tersebut.
Ia berharap tarif BRT tetap terjangkau agar masyarakat semakin tertarik meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi publik.
“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” katanya.
Menurut Farhan, kehadiran BRT tidak akan menghapus keberadaan angkutan kota (angkot). Sebaliknya, angkot akan diarahkan menjadi layanan pengumpan atau feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT.
“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ujarnya.
Pemkot Bandung bersama berbagai pihak saat ini juga tengah menyusun skema bisnis dan melakukan simulasi rekayasa lalu lintas untuk menyesuaikan operasional BRT, termasuk kemungkinan perubahan arus di sejumlah ruas jalan utama.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Bandung Raya merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi turut memicu kemacetan dan berdampak terhadap produktivitas serta kualitas lingkungan.
Menurutnya, pembangunan BRT menjadi langkah strategis untuk menyediakan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, dan terjangkau.
“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.
Selain groundbreaking, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO. Skema tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan operasional angkutan massal sekaligus memastikan tarif tetap dapat dijangkau masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan BRT sebagai penanda dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. Ia mengatakan, angkutan kota konvensional akan diarahkan untuk menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi melalui layanan feeder berbasis kendaraan listrik.
Dedi juga mendorong para sopir angkot agar dapat bertransformasi menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang lebih mudah.
Menurutnya, transportasi modern tidak hanya bergantung pada kendaraan, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta dukungan infrastruktur kota seperti trotoar, penerangan jalan, dan keamanan kawasan.(*)
